e-Governmnet

 A. Definisi e-Government 

    Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menggunakan e-Government. 

    Menurut Norris D. F. Flercher e-govermnet adalah layanan dan pengiriman informasi elektronok yang diberikan oleh pemerintag 24 jam sehari, 7 hari seminggu. e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

    Model yang dapat digunakan untuk membuat e-Government dengan e-readiness. IBM mendefinisikan e-readiness adalah ukuran kualitas infrastruktur informasi dan teknologi komunikasi suatu negara dan kemampuan untuk dapat digunakan oleh para konsumen, bisnis dan pemerintah itu sendiri. 

    Menurut Choucri (2003), e-readiness didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengejar peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet, yaitu: 

1. Conectivity yaitu apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga terjangkau. 
2. Information securty yaitu apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah bisa dipastikan aman. 
3. Human capital yaitu apakah sumberdaya manusianya sudah mampu mengaplikasikan e-Government.

B. Tahapan e-Government

    Ada empat tahapan yang diperlukan pada e-Government, yaitu: 

1. Implementasi yaotu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. 
2. Pengembagan yaitu situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. 
3. Interakatif yaitu user bisa membayar layanan secara online. 
4. Full electronic yaitu e-Government sudah terintegrasi diseluruh sektor pemerintah.

C. Tujuan Implementasi e-Government

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja kepemerintahan.

D. Sasaran Pembangunan e-Government

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. 
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

E. Menuju e-Government

    Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraanya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah : 

1. Pelayanan masyarakat. 
2. Kepegawaian. 
3. Keuangan. 
4. Pengelolaan aset dan sebagainya

F. Kerangka Arsitektur e-Government

    Salah satu kunci e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini artinya bahwa ada unsur-unsur teknologi informasi dan komunikasi seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jarngan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini berkaitan dengan: 

1. Penggunaan internet. 
2. Penggunaan infrastruktur telematika. 
3. Penggunaan sistem aplikasi.
4. Standarisasi metadata. 
5. Transaksi dan pertukaran data elektronik. 
6. Sistem dokumentasi elektronik.

G. Jenis-Jenis e-Government

    e-Government sendiri terdapat beberapa jenis. adapun Jenis-jenis e-Government di antaranya sebagai berikut: 

1. Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misal contoh seperti : informasi menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya. 
2. Government to Business (G2B) adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menegah ataupun bawah. Karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya utama nya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti : informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. 
3. Government to Government (G2G) adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan suatu tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan. Misal contohnya: dan lain sebagainya. Atau informasi menganai blogging untuk kalangan legislative, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya. 
4. Government to Employees (G2E) adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalkan contohnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.

H. Hambatan e-Government

1. Kultur Berbagi Belum Ada Kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini. 
2. Kultur Mendokumentasi Belum Lazim Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. 
3. Langkanya SDM yang Handal Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-Government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. 
4. Infrastruktur yang Belum Memadai dan Mahal Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. 
5. Tempat Akses yang Terbatas Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya. 

I. Strategi Pengembangan e-Government

    Berdasarkan Inpres e-Government No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government, yaitu: 

1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. 
2. Strategi ke dua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. 
3. Strategi ke tiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. 
4. Strategi ke empat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah 
5. Strategi ke lima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan eliteracy masyarakat. 
6. Strategi ke enam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e-Government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. 

J. Permasalahan e-Government Di Indonesia

1. Knowledge level, hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apa itu e-Government. 
2. Organizational level, adanya sistem sentralisasi di pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan. 
3. Financial level, terbatasnya dana untuk pengembangan e-Government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dpat menjamin kelangsungan dari eGovernment itu sendiri. 
4. Legal level, yaitu infrastruktur hukum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkan. 
5. Management level, yaitu proyek-proyek e-Government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. 
6. Technical level, keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-Government. 
7. Cultur level, yaitu masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara teknologi informasi dan komunikasi dan perubahan kebudayaan.